Tiga Jenis Pertanyaan Dalam Analisa Politik Luar Negri

Seperti telah beberapa kali disebutkan, pekerjaan analisa melibatkan eksplanasi dan prediksi. Eksplanasi kemudian menjadi dasar kemudian menjadi basis bagi evaluasi, sedangkan prediksi menjadi dasar pembuatan preskripsi. Dan hubungan antara eksplanasi dan evaluasi itu analog dengan dengan hubungan antara prediksi dan preskripsi. Dengan demikian, sebenarnya ada empat “tugas” analitis, yaitu: eksplanasi, evaluasi, prediksi, dan pre-skripsi.

Menurut John Lovell, ada hubungan jelas antara “tugas” analitis yang dilakukan analis dengan pertanyaan yang diajukannya. Pertanyaan yang berbeda akan memerlukan “tugas” analitis yang berbeda pula. karena itu sangat penting bagi kita untuk memperjelas perbedaan antara jenis-jenis pertanyaan yang dicoba dijawab oleh Lovell dalam analisanya tentang politik luar negri Amerika Serikat.

Kepentingan Politik Dan Ekonomi Australia Dalam Penyelesaian Konflik Timor Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagai mahasiswa yang mempelajari  kajian tentang Hubungan Internasional, yang mengfokuskan mengenai “Kepentingan Politik dan Ekonomi Australia Dalam Penyelesaian Konflik Timor Timur”, yang dianggap sangat menarik untuk di bahas, karena terjadinya kemerdekaan pada tahun 1999 menandakan bahwa Timor-Timur adalah salah satu propinsi ke 27, yang memilih untuk memisahkan diri dari negara NKRI, dikarenakan kekerasan, penindasan, dan hak asasi manusia yang di lakukan oleh  tentara Indonesia yaitu TNI dan milisi. Salah satu unsur kekerasan yang di lakukan oleh pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu adalah dengan menggalang masa pro-otonomi yaitu milisi sebanyak-banyaknya, sehingga menyebabkan terjadinya hak asasi manusia yang tidak terelakan, itu adalah salah satu dari bentuk kesetiaan mereka terhadap indonesia.

Kepentingan Amerika Di Venezuela

Bagi Amerika Serikat, Venezuela merupakan negara yang harus dikuasai karena memiliki nilai yang strategis dan kekayaan alam yang tiada tara. Venezuela secara geografis berada diujung utara benua Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan laut Karibia dan samudera atlantik di sebelah utara, Guyana di Timur, Brazil di Selatan, dan Kolombia di Barat. Di lepas pantai Venezuela terbentang negara-negara Karibia seperti Aruba, Antilles, Belanda dan Trinidad dan Tobago.

Gerakan Civil Society Pasca Runtuhnya Rezim Orde Baru

Pasca jatuhnya rezim Soeharto, yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa, tepatnya 21 Mei 1998, menaruh harapan besar bagi rakyat Indonesia untuk membangun iklim demokrasi di Nusantara ini. Selama kepemimpinan Soeharto  mereka berada dalam kungkungan rezim otoritarian. Angin segar kebebasan mulai dirasakan oleh rakyat. Di Indonesia, gerakan sosial tak kurang pula gebrakan. Tak terlalu berlebihan pula jika di katakan bahwa gerakan sosial merupakan bagian terpenting serta tak terpisahkan dari perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kemerdekaan Indonesia itu sendiri pada dasarnya tidaklah semata-mata muncul dari gerakan bersenjata, tapi juga lewat gerakan sosial yang tumbuh sebagai manifestasi dari kesadaran sejumlah kaum muda waktu, itu akan realitas. Gerakan inilah yang kemudian memaksa Ir Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Gerakan sosial pula yang kemudian mengukuhkan semangat kemerdekaan itu dengan melakukan sebuah rapat besar di lapangan Ikada. Gerakan sosial seakan-akan menjadi penyebab utama perubahan indonesia. Orde lama tumbang karena gerakan sosial.

Civil Military Relations in Indonesia: The Case Of ABRI’s Dual Function

                                                                            J.Soedjati Djiwandono

The civil-military relationship in indonesia is best characterized  by the concept of Dwifungsi, or “ the dual function,” of the Armed Forces of the Republic Of Indonesia (ABRI). The armed forces are not merely a state apparatus for national defense and security; they constitute a sociopolitical force that  interacts with civil society. This chapter explores the development nad evolution of the doctrine of Dwifungsi and its implications for democracy in Indonesia. In an era when countries all regions of the world are democratizing, this chapter questions the conventional wisdom regarding the relationship between particular configurations of civil-military relations and democracy. Is the consolidation of democracy contingent on civilian dominance in civil-military relations, to use David Mares’s terminology, or can it proceed when the military pays and active political role in politics? Specifically, is ABRI’s dual functions  antithetical to Indonesian democracy or not?